Personel Basarnas Lampung berada di tengah lokasi terparah yang terdampak tsunami di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Minggu, 23 Desember 2018. (Tribun Lampung/Noval Andriansyah)
epicentrum.id – Bencana yang bertubi-tubi menghampiri memberikan kenyataan pahit. Indonesia adalah negara rawan bencana. Bukan dalam artian sial. Tapi kenyataan kondisi geografis negara ini yang berada dalam lingkungan ‘ring of fire’ Asia Pasifik. Belum lagi pertemuan berbagai lempeng tektonik yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan bencana.
Lucunya, BNPB menjerit tentang kurangnya anggaran untuk penanganan bencana. Sebagaimana diketahui, untuk tahun 2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya mendapat anggaran sebesar Rp 610 miliar. Jumlah itu turun drastis dibanding tahun 2018. Sebagai gambaran, BNPB mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp 760 miliar untuk gaji pegawai dan kegiatan penanggulangan bencana di tahun 2018.
Berbagai alasan merebak. Mulai dari kebutuhan pemerintah yang membengkak untuk sektor lain (baca: pembayaran utang). Namun, pendapat kuat adanya dugaan penurunan anggaran tersebut karena pemerintah kurang peka pada sektor penanggulangan bencana.
Besaran Rp 610 miliar 2019 saja untuk mengcover seluruh Indonesia di tahun 2019 jauh dari kata cukup. BNPB pun mengakui minimnya anggaran penanggulangan bencana tersebut. Padahal, secara ideal, menurut perhitungan, anggaran untuk BNPB sekitar 1 persen dari jumlah APBN. Idealnya ditambah tiap tahun. Bahkan kalau perlu hingga mencapai Rp 2 triliun.
Sudah saatnya politik anggaran mendukung penanggulangan bencana. Sampai sekarang, pemerintah dianggap kurang berpihak dalam penganggaran bencana di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sepertinya para pemangku kepentingan lupa bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia masuk kategori rawan bencana.