Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tanpa terasa sudah semakin dekat. Tahun 2019 kurang dari satu tahun lagi, dan Indonesia akan melakukan pemilihan umum serentak. Berdasarkan jadwal dari KPU, pada tanggal 8 April 2019 sampai dengan 17 April 2019 adalah periode pemungutan dan penghitungan suara. Dalam dunia politik, waktu yang kurang dari satu tahun ini sangatlah singkat.
Geliat manuver menyambut Pemilu
Hingar-bingar pemilihan legislatif (pileg) praktis kurang terdengar gaungnya. Masyarakat lebih menyorotkan perhatian pada pemilihan presiden (pilpres) yang berlangsung serentak dengan pileg dalam pemilihan umum 2019 ini. Wacana dua poros, ataupun tiga poros mengemuka. Apakah Prabowo akan kembali menjadi penantang Jokowi yang berperan sebagai petahana? Ataukah akan ada tokoh lain? Siapakah yang akan menjadi pendamping Jokowi? Siapakah pasangan yang akan muncul? Tokoh A, B, C berpasangan dengan tokoh X, Y, Z dan lainnya?
Wacana ini semakin deras, bahkan sampai ajang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di berbagai kota di Indonesia pun menjadi panas, karena masing-masing kubu mencoba menggaungkan pilihannya di ajang yang seharusnya bebas dari ajang politik tersebut. Di DKI Jakarta, HBKB dasarnya adalah Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016. Pasal 7 ayat 1 mengatakan seluruh masyarakat boleh memanfaatkan HBKB dengan syarat untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni budaya, dan sekaligus untuk bersilaturahmi. Di pasal 7 ayat 2 dikatakan memang tidak boleh untuk kegiatan yang bertema politik, itu tidak boleh. Jadi, pada ajang HBKB, mendukung partai politik tidak boleh, apalagi SARA.
Partai politik pun tidak kalah bermanuver, dan tidak kalah panasnya dengan situasi yang bergejolak di masyarakat. Beberapa partai politik telah menyatakan memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan kepemimpinan periode 2019-2024. Walaupun Jokowi belum tegas menjatuhkan pilihan, beberapa nama sudah digadang-gadang untuk menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Jokowi di Pemilu 2019.
Sebut saja beberapa nama seperti Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Partai Golkar), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), M Romahurmuziy (Ketua Umum PPP), Moeldoko (Kepala Staf Presiden dan Ketua Umum HKTI) dan lainnya. Siapa yang harus dipilih Jokowi?
Sosok ekonom penjamin perjalanan pemerintahan
Berkaca dari pengalaman, maka seharusnya sosok wapres/cawapres harus menjadi elemen penguat presiden Jokowi. Inti dari Nawacita yang dihembuskan pasangan Jokowi-JK adalah mencapai kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi. Pemerataan kesejahteraan ini dengan Program Tol Laut dan pembangunan infrastruktur yang sejatinya akan menjadi akselerator perputaran ekonomi di daerah. Nah,program yang dicanangkan Jokowi harus terus berlanjut dan dijaga terus untuk dapat rampung serta dirasakan manfaatnya oleh rakyat, menjadi penggerak ekonomi.
Selain pemerataan ekonomi di dalam negeri, Indonesia juga harus siap menghadapi arus global yang kian kencang menerpa. Penguatan sektor ekonomi mutlak diperlukan. Butuh Sosok yang berpengalaman, paham dan menguasai perihal ekonomi , serta mampu mengejawantahkan pemahaman konseptual dari Nawacita dan Program tol Laut, lalu kemudian menjabarkannya secara teknis untuk membangun sektor ekonomi di masyarakat.
Visi ke depan
Jokowi harus menggenjot pembangunan sektor ekonomi agar dapat tumbuh di atas 5 persen. Dan, untuk mencapai itu, Jokowi wajib menggenjot sektor industri manufaktur. Sebagai gambaran, industri manufaktur adalah penopang utama sektor ekonomi negeri ini. Industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB (20,16% pada tahun 2017). Dengan mengerti dan memahami industri manufaktur, dapat mengoptimalkan kinerja sektor tersebut.
Saat ini, sektor industri tengah berada dalam era revolusi industri jilid empat, atau lebih mahfum dengan sebutan revolusi industri 4.0. Kementerian Perindustrian yang dikomandoi oleh Airlangga Hartarto sigap menghadapi ini. Strategi atau road map untuk menghadapi era industri 4.0 ini telah disiapkan, tertuang dalam 10 strategi prioritas nasional. Airlangga Hartarto menyadari bahwa revitalisasi industri manufaktur melalui gerakan ‘Making Indonesia 4.0’ sangat penting.
Presiden Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meluncurkan Making Indonesia 4.0 dalam acara Indonesia Industrial Summit (IIS) 2018, di JCC, Jakarta, Rabu (4/4/2018).
Kemampuan industri Indonesia beradaptasi dengan Era Industri 4.0 dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas industri manufaktur, memberikan kontribusi besar pada peningkatan ekonomi sehingga PDB dapat bertumbuh di atas 5,5%. Pemerintah pun telah mempersiapkan sektor industri prioritas di era industri 4.0 ini. Keberhasilan membangkitkan industri manufaktur, akan memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan Nawacita, yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
Keberadaan orang yang akan mendampingi Presiden Jokowi di pilpres 2019, harus dapat memberikan masukan-masukan agar sektor ekonomi ‘meroket’, dengan menjadikan industri manufaktur sebagai prioritas utama, sebagai mesin penggerak ekonomi. Sosok Airlangga Hartarto sangat tepat untuk menduduki posisi sebagai cawapres. Pasalnya, Airlangga sendiri sudah memahami bidang usaha, dengan demikian, mampu memahami keinginan para pengusaha. Sebagai seorang yang juga paham ekonomi, tentu beliau paham langkah-langkah terbaik memajukan industri, memajukan sektor ekonomi, dan menjadi jembatan yang dapat menghubungkan keinginan dan kebutuhan para pelaku industri serta memahami hambatan serta tantangan ekonomi ke depan.
Pemerataan ekonomi dan kesejahteraan akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Penjabaran Tol laut dan pembangunan infrastruktur akan membangun koneksi pusat-daerah, kota-desa, mewujudkan salahsatu konsep Nawacita, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemikiran, serta gerak langkah Airlangga Hartarto sebagai pendamping Jokowi akan memastikan itu.
Tak sekedar paham ekonomi
Selain nilai lebih Airlangga Hartarto sebagai seorang yang sangat memahami ekonomi, jangan lupa posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Partai besar yang telah mengakar di seluruh pelosok negeri, dan mempunyai mesin politik partai mumpuni. Lihat saja letupan-letupan dukungan di berbagai pelosok yang menggaungkan pasangan Jokowi-AH. Bila sudah resmi, tentu saja mesin partai beringin akan menyalak mengoptimalkan segala sumber daya demi memenangkan pasangan tersebut. Program-program Jokowi layak diteruskan. Untuk memastikan itu, butuh kestabilan politik. Partai Golkar sebagai partai besar, bersama PDIP dan partai pengusung Jokowi akan menjaga kestabilan itu. Partai Golkar menempati posisi kedua peraihan suara terbesar setelah PDIP pada Pemilu 2014, dengan raihan suara sebesar 14,75%, akan memainkan peran dominan melakukan penjagaan terhadap program-program pemerintah. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, para politisi Partai Golkar terlihat lebih antusias membela Presiden Joko Widodo dan kebijakannya dibanding partai pendukung lainnya.
Pasangan Jokowi pun harus memiliki kecocokan (chemistry) yang sama. Terkait hal ini, Airlangga Hartarto pun terlihat menonjol. Dalam berbagai kesempatan, kedua sosok ini terlihat saling berdampingan secara alamiah, tanpa dibuat-buat. Keduanya pun terlihat kompak saling beriringan. Program-program di Kementerian Perindustrian terlihat sangat memberikan dukungan terhadap program Jokowi di bidang ekonomi.
Joko Widodo bersama Airlangga Hartarto menghabiskan waktu pagi bersama dengan berolahraga di Hari Sabtu (24/3/2018), Istana Bogor.
Faktor yang tidak kalah penting,pasangan Jokowi tidak boleh menjadi beban bagi pemerintahan. Pasangan jokowi pun harus bersih. Track record Airlangga Hartarto sebagai pengusaha sukses, dan juga pengakuan para pengusaha dengan sepak terjangnya di Kadin serta HIPMI, dilengkapi dengan kariernya sebagai politisi dan legislator memastikan pengalaman serta kualitasnya. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, Program bersih-bersih di Partai Golkar pun ditegakkannya lewat tagline ‘Golkar Bersih’.
Penjamin masa depan
Posisi Cawapres ini penting bagi Jokowi. Keinginan Jokowi membawa Indonesia maju ke depan, membuat Jokowi pun harus memastikan sosok cawapres memiliki visi yang sama. Airlangga Hartarto jelas memiliki itu. Disamping itu, cawapres periode 2019-2024 niscaya menjadi capres terkuat pada periode berikutnya. Pengejawantahan Nawacita butuh waktu dan kestabilan, dan Jokowi tentu ingin memastikan penggantinya nanti membawa kepentingannya mewujudkan Nawacita. Dari program-program yang dijalankan Kementerian Perindustrian, terlihat Airlangga Hartarto mampu menterjemahkannya dengan baik.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sebagaimana yang dicitacitakan Nawacita praktis akan memperkuat harkat derajat dan kedudukan Bangsa Indonesia di mata dunia. Pasangan Jokowi-Airlangga Hartarto mengarungi periode 2019-2024 akan membawa Indonesia pada posisi itu. [###]
*Tulisan ini juga telah dimuat di epicentrum.id dengan judul yang sama.